GOTVNEWS, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mempersiapkan diri menjadi daerah percontohan dalam pengembangan koperasi dan ekonomi desa berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Langkah ini dipandang strategis mengingat Kepri memiliki kondisi geografis yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Keunikan Geografis sebagai Kekuatan
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, Kepri kini menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia setelah pemekaran Papua menjadi empat provinsi baru.
Wilayah ini terdiri dari lebih dari 2.400 pulau, dan 96 persen di antaranya merupakan perairan laut. Hal ini menjadikan Kepri sangat berbeda dari provinsi lainnya yang didominasi oleh daratan.
“Kepulauan Riau ini unik. Banyak kebijakan dari pemerintah pusat tidak bisa disamakan begitu saja dengan provinsi lain yang geografisnya jauh berbeda,” kata Riki.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan di Kepri harus mempertimbangkan keunikan wilayah, sekaligus menggali potensi strategis yang ada di daerah. Dalam pandangannya, posisi geografis Kepri bukanlah hambatan, melainkan peluang besar untuk menciptakan daya saing baru jika ditata dengan strategi yang tepat.
“Tapi Kepri punya potensi dan keunikan tersendiri yang bisa diatur strateginya untuk memiliki daya saing tinggi,” sambungnya.
Koperasi Desa Merah Putih: Revolusi Ekonomi Desa
Salah satu program strategis yang menjadi sorotan Riki adalah Koperasi Desa Merah Putih, inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025 mendatang. Program ini menargetkan pembinaan terhadap 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, termasuk 236 koperasi di Provinsi Kepri.
“Program ini sedang dalam tahap sosialisasi dan penyusunan juknis. Nantinya, koperasi di desa akan menjadi pusat ekonomi masyarakat. Apa pun yang menguasai hajat hidup orang banyak di desa, diharapkan dikelola oleh koperasi,” kata Riki.
Konsep koperasi yang dibangun dalam program ini bukanlah koperasi konvensional, melainkan koperasi yang terintegrasi dengan berbagai layanan masyarakat. Di dalamnya mencakup penyediaan gudang penyimpanan, ruang produksi, tempat berjualan, hingga layanan kesehatan seperti apotek dan klinik desa.
Tidak hanya itu, koperasi juga diarahkan untuk memiliki unit usaha tambahan seperti jasa tour and travel, armada distribusi air minum dalam kemasan, dan fasilitas logistik lainnya. Dengan sistem yang komprehensif ini, desa-desa akan memiliki ekosistem ekonomi mandiri yang efisien dan saling mendukung.
“Keuntungan dari koperasi itu kembali kepada anggota. Ini sangat menarik dan konsep ini lahir dari pak presiden langsung, yang diturunkan ke menteri, lalu kepada kami kepala dinas di daerah,” tambahnya.
Riki menyambut baik program ini karena sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa di Kepri, terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan akses layanan dasar. Dalam praktiknya, koperasi juga akan bersinergi dengan BUMDes atau koperasi eksisting yang sudah berjalan di desa-desa.
Menurutnya, koperasi desa akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan jika dikelola dengan profesional dan berbasis kebutuhan lokal. Untuk itu, ia mengajak semua elemen desa untuk mulai menyusun konsep koperasi yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Kepri pun telah bersiap menyambut program ini dengan melakukan berbagai koordinasi lintas sektor. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah kepulauan.
Sinergi dengan Program Nasional
Selain Koperasi Desa Merah Putih, Riki juga menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai peluang besar bagi pelaku UMKM lokal. Ia mencontohkan koperasi di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mengelola empat kandang ayam petelur namun hanya mampu memenuhi sekitar 15–20 persen dari kebutuhan telur lokal.
Kondisi ini, menurut Riki, menggambarkan adanya pasar yang besar dan belum tergarap maksimal oleh pelaku usaha lokal. Sisanya masih harus dipasok dari luar daerah seperti Tanjungpinang dan Jambi, padahal jika dikelola secara sistematis, produksi lokal bisa ditingkatkan dan menciptakan lapangan kerja baru di desa.
Dengan dua program besar ini—Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih—ia optimistis UMKM Kepri bisa tumbuh lebih cepat dan merata. Apalagi jika ditopang oleh sinergi pemerintah daerah yang saat ini dinilai harmonis hingga ke level kabupaten/kota.
“Silakan datang ke kantor kami jika ingin berdiskusi atau audiensi. Kita bisa siapkan konsep terbaik agar Kepri dapat mendukung secara nyata program nasional ini,” pungkasnya.
Dengan dua program besar ini, Kepri optimis bisa menjadi contoh sukses pengembangan koperasi berbasis kepulauan di Indonesia. (Adv/Albet)
