GOTVNEWS, Tanjungpinang – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam kunjungan nya itu, Komisi IX DPR RI untuk membedah pelaksanaan program prioritas nasional di Kepri.
Dalam kunker itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri. Dimana, hasil capaian Universal Health Coverage (UHC) Kepri tembus 98 persen.
“Komisi IX DPR RI turun langsung ke Kepri untuk melihat secara jelas pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kesehatan seperti JKN dan MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Kita juga apresiasi UHC Kepri capaiannya mencapai 98 persen,” ucapnya saat di temui di Gedung Daerah, Provinsi Kepri, Tepi Laut, pada Rabu (22/4/2026) lalu.
Meski demikian, Nihayatul meminta agar sistem penjaminan kesehatan daerah tidak berjalan masing-masing. “Lebih baik dikoneksikan (Jamkesda dan PBI BPJS), jangan sampai berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nihayatul juga memberikan peringatan keras terkait letak geografis Kepri. Ia menyebutkan, letak geografis Kepri rawan menjadi pintu masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal.
Selain itu, lanjut dia, jalur-jalur tikus di perbatasan Kepri disebut sangat rentan terhadap penyelundupan obat dan makanan ilegal dari luar negeri.
“Bukan hanya rawan PMI ilegal, tapi Kepri juga rawan penyelundupan obat dan makanan,” jelasnya.
Persoalan ketenagakerjaan dan migrasi juga tak luput dari pembahasan, mengingat arus masuk tenaga kerja ke Kepri terus meningkat. Disisi lain, dirinya turut menyoroti rendahnya capaian pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah titik yang perlu segera dievaluasi oleh dinas terkait.
“Pekerjaan rumah ini perlu solusi konkret dari Pemprov Kepri dan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
