Oleh: H. Bahktiar, Lc, MA
Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau dan Ketua DPW PKS Kepulauan Riau
Setelah dua kali penulis mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Pimpinan DPRD Kepulauan Riau bersama komunitas gerakan bersama rakyat Pulau Penyengat yang melakukan protes tentang dinonaktifkannya pelabuhan rakyat atau pelantar kuning sebagai akses dari Tanjungpinang menuju pulau wisata dan bersejarah Pulau Penyengat, tergambarkanlah di dalam benak penulis bahwa kita perlu lebih serius lagi membenahi tata kelola pelabuhan rakyat kita khususnya di Kepulauan Riau dan Indonesia pada umumnya.
Kepulauan Riau, sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, memiliki potensi besar dalam sektor transportasi laut. Dengan lebih dari 2.000 pulau yang tersebar di wilayahnya, pelabuhan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan masyarakat antar pulau, mendukung distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan rakyat di Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan.
Persoalan utama yang dihadapi adalah ketimpangan fasilitas dan kualitas pelabuhan antar pulau. Pelabuhan-pelabuhan utama, seperti di Batam dan Tanjung Pinang, cenderung memiliki infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, banyak pelabuhan kecil di pulau-pulau terluar yang kurang terawat, tidak dilengkapi fasilitas dasar, dan sulit diakses oleh transportasi umum. Hal ini memperlambat arus barang dan orang, serta meningkatkan biaya logistik.
Selain itu, perencanaan yang kurang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi penghambat pembangunan pelabuhan yang strategis dan berkelanjutan. Kurangnya sinergi ini menyebabkan potensi maritim di Kepulauan Riau belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian masyarakat.
Tidak kalah penting adalah persoalan lingkungan. Banyak pelabuhan yang beroperasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem laut, seperti kerusakan terumbu karang akibat pembangunan yang tidak terkendali. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sektor transportasi laut dan kelestarian lingkungan di wilayah ini.
Pendekatan komprehensif diperlukan untuk menata pelabuhan di Kepulauan Riau, bukan hanya sebagai akses transportasi, tetapi juga sebagai tulang punggung pembangunan wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas.
Konsep Ideal Pelabuhan Rakyat
Pelabuhan rakyat adalah pelabuhan yang dirancang untuk melayani kegiatan masyarakat lokal, khususnya di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, atau kawasan terpencil. Pelabuhan ini biasanya digunakan oleh kapal-kapal kecil atau tradisional untuk mengangkut penumpang, barang kebutuhan pokok, dan hasil bumi. Penulis sengaja tidak membahas pelabuhan yang besar karena ada lintas kewenangan dan urusan yang memang tidak sederhana untuk digambarkan. Jadi kita fokus membahas pelabuhan rakyat kali ini, walau penulis yakin dari sisi pelayanan publik masih banyak juga publik yang mengeluhkan optimalisasi pelabuhan nasional dan atau international atas layanannya.
Kembali ke persoalan pelabuhan rakyat, pelabuhan rakyat merupakan elemen penting dalam mendukung konektivitas maritim Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, pelabuhan rakyat dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan maritim nasional. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan pelabuhan rakyat agar potensinya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ada empat konsep penting dalam pengembangan pelabuhan rakyat diantaranya, Pertama Modernisasi Infrastruktur. Meski bersifat sederhana, pelabuhan rakyat tetap perlu diperbaiki dengan infrastruktur yang memadai seperti dermaga permanen, akses jalan, dan fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan.
Kedua, Pelabuhan Rakyat harus memperhatikan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Pelabuhan rakyat harus menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat lokal, seperti mendukung UMKM, pemasaran hasil laut, sarana transportasi bagi penduduk tempatan dan aktivitas logistik.
Ketiga, Digitalisasi dan Dukungan Teknologi. Dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pelabuhan rakyat juga bisa mengadopsi sistem digital, seperti sistem manajemen bongkar muat sederhana, atau aplikasi untuk jadwal kapal dan distribusi barang.
Keempat, Keberlanjutan dan Konservasi Lingkungan. Pengembangan pelabuhan rakyat harus memperhatikan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pelestarian ekosistem laut, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir.
Dengan demikian, Fungsi dan Peran Pelabuhan Rakyat bisa benar-benar berperan sebagai Penghubung Antarpulau. Pelabuhan rakyat berfungsi sebagai jalur transportasi utama untuk menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia yang tidak memiliki akses ke pelabuhan besar. Mampu Mendorong Ekonomi Lokal. Keberadaan pelabuhan rakyat mendukung perdagangan lokal, distribusi hasil tangkapan nelayan, dan akses ke pasar regional.
Selain itu juga nantinya bisa Menjaga Konektivitas di Daerah Terpencil. Pelabuhan rakyat memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat di daerah terpencil atau 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) tetap memiliki akses terhadap barang dan jasa.
Serta pelabuhan rakyat menjadi tempat Pelestarian Tradisi Maritim. Pelabuhan rakyat menjadi tempat interaksi sosial dan budaya maritim, melibatkan kapal-kapal tradisional seperti pinisi atau perahu motor nelayan.
Kendati demikian, bukan berarti konsep ini bisa berjalan mulus ada tiga tantangan yang perlu dihadapi yakni pertama Minimnya dukungan Pendanaan. Karena skala ekonomi yang kecil dan jumlahnya relatif banyak, pelabuhan rakyat sering kali tidak mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran.
Kedua, Ketidaksesuaian Infrastruktur. Banyak pelabuhan rakyat tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung kegiatan bongkar muat atau menghadapi cuaca ekstrem. Ketiga, Kurangnya Regulasi yang Spesifik. Meski pelabuhan rakyat memiliki peran penting, regulasi khusus untuk mendukung pengelolaannya masih kurang terperinci dibandingkan pelabuhan komersial besar.
Untuk mengatasi masalah atau tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan.
Pertama, Modernisasi Infrastruktur. Infrastruktur pelabuhan rakyat yang sederhana sering kali menjadi hambatan utama dalam operasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan. Modernisasi dermaga, penambahan gudang penyimpanan, serta peningkatan akses jalan menuju pelabuhan merupakan langkah penting untuk memastikan pelabuhan mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
Kedua, Digitalisasi dan Teknologi. Penggunaan teknologi digital dapat memberikan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan rakyat. Misalnya, sistem informasi berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengatur jadwal keberangkatan perahu motor, mencatat data barang, dan mengelola bongkar muat. Digitalisasi ini juga dapat membantu transparansi dan akurasi data kepelabuhanan.
Ketiga, Penyusunan Regulasi Khusus. Dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik untuk mengelola pelabuhan rakyat, yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik uniknya. Regulasi ini harus mencakup pengelolaan operasional, pengamanan, dan pengelolaan lingkungan, sekaligus memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pelabuhan rakyat.
Keempat, Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Pelabuhan rakyat harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan pelestarian ekosistem laut. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan untuk penerangan pelabuhan atau fasilitas pengelolaan limbah, menjadi langkah penting untuk menjaga ekosistem di sekitar pelabuhan.
Kelima, Kemitraan Publik-Swasta. Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan rakyat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi. Kemitraan ini bisa dilakukan dalam bentuk investasi atau penyediaan teknologi yang mendukung operasional pelabuhan.
Keenam, Pendanaan Alternatif. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, pendanaan alternatif seperti dana hibah dari lembaga internasional atau pembiayaan melalui skema crowdfunding dapat dipertimbangkan. Dana ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh pelabuhan rakyat.
Ketujuh, Penguatan Keterlibatan Masyarakat. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan pelabuhan rakyat. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa pelabuhan rakyat benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pelabuhan rakyat dapat berkembang menjadi infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan simbol keberlanjutan di wilayah pesisir Indonesia.
