GOTVNEWS, Tanjungpinang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Kamis (20/2/2025) siang.
Aksi ini menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Kepri.
Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang program makanan bergizi gratis yang dinilai berdampak pada efektivitas penganggaran.
Menurut mereka, implementasi program ini justru menyisakan sejumlah persoalan, termasuk pemberhentian tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga mereka.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik keberadaan 17 staf khusus (stafsus) Gubernur Kepri yang dianggap memberatkan anggaran daerah. Mereka mempertanyakan relevansi dan efektivitas posisi stafsus tersebut di tengah upaya efisiensi anggaran.
“Kita mempertanyakan, terkait adanya 17 stafsus yang menjadi beban penganggaran, jadi kita menuntut akan hal itu,” ucap salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Para mahasiswa menantikan tanggapan dari pihak DPRD atas keresahan yang mereka sampaikan. (Ald)
