GOTVNEWS, Tanjungpinang – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua mendesak direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) membenahi kesemrawutan kepemilikan lapak dagang di akau potong lembu.
Menurut Rudi, PT TMB selama ini diduga menyewakan lapak dagang tersebut ke pihak tertentu, dan kemudian disewakan kembali ke pedagang.
“Tindakan tersebut sangat tidak benar dan tidak diperbolehkan,” ucap dia, Senin (02/10/2023).
Selanjutnya, Rudi juga mendesak PT TMB agar segera melakukan pembenahan yang tegas dan tidak membiarkan kondisi tersebut berlanjut.
“Ada indikasi, ini merupakan permainan oknum di BUMD dan sudah berlangsung selama puluhan tahun,” jelas dia.
Rudi berharap, terhadap Direktur PT TMB yang baru bisa bertindak tegas dengan mengultimatum, agar pemilik kartu pedagang wajib berusaha dan dilarang keras menyewakan ke pihak lain.
“Pihak-pihak yang masih membandel agar dicabut kartu pedagangnya. Namun, disisi lain BUMD jangan mengambil kesempatan dengan memungut uang penempatan yang memberatkan pedagang senilai Rp 4,42 juta tersebut,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Rudi, dirinya memahami terhadap hutang yang dimiliki PT TMB berkisar Rp 6 miliar. hutang tersebut berasal dari hutang pesangon, gaji karyawan, utang pajak PPH dan PPN serta utang BPJS ketenagakerjaan.
“Disisi lain jiga, BUMD juga ada piutang Rp 3,9 miliar ke pedagang dan belum ditagih, itu seharusnya menjadi fokus direktur baru,” ucap dia.
Selama ini, Rudi menyampaikan, BUMD bisa dikatakan masih disubsidi masyarakat Tanjungpinang melalui potongan pas masuk pelabuhan yang dibayar masyakat pengguna jasa pelabuhan yang pendapatanya di tahun 2023 mencapai Rp 2,5 sampai Rp 3 miliar.
“Permasalahan aku potong lembu dikhawatirkan terulang saat penempatan kembali pasar baru setelah selesai renovasi nanti. Sekali lagi kita imbau BUMd jangan melakukan pungutan baru yang jelas memberatkan para pedagang yang notabene pedagang UKM,” ujarnya.(Zpl)
