GOTVNEWS, Tanjungpinang – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3/2025).
Pertemuan ini, Wagub dan Kakanwil BPN Kepri fokus membahas pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung pembangunan dan investasi di wilayah tersebut.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pertemuan retreat kepala daerah, yang menegaskan bahwa sumber daya tanah, laut, dan udara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tanah terlantar. Revisi tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan tanah, termasuk untuk reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.
“Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya,” ujar Nurus Sholichin.
Sementara itu, Nyanyang menegaskan bahwa permasalahan tanah terlantar selama ini menjadi hambatan utama bagi investasi, terutama di kawasan strategis. Menurutnya, PP yang sedang direvisi ini harus bisa mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar.
“Kita harus bersama-sama menginventarisasi lahan-lahan yang masuk kategori ini, termasuk aset-aset BUMN yang terbengkalai. Banyak potensi investasi yang bisa masuk jika lahan-lahan ini dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nyanyang mengingatkan pentingnya inovasi daerah dalam percepatan investasi, sesuai pesan Presiden Prabowo. Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Kepri terus berupaya menarik investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Akses terhadap lahan yang jelas dan bersih dari status hukum yang menghambat akan menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kepri,” imbuhnya.
Nyanyang juga memberikan apresiasi kepada ATR/BPN atas upaya sertifikasi aset Barang Milik Negara (BMN) dan meminta percepatan sertifikasi aset yang belum terdaftar.
Ia menegaskan, koordinasi antara Pemprov Kepri dan BPN akan terus diperkuat untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan lahan di Kepri. (Alt)
