GOTVNEWS,Tanjungpinang – DPRD Tanjungpinang menggelar rapat kerja bersama BKPSDM untuk membahas nasib honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, BKPSDM, dan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Solidaritas Perjuangan R3, pada Selasa 7 Januari 2025.
Dalam rapat itu DPRD juga mempertanyakan kuota yang dibuka hanya 567 orang, sedangkan berdasarkan database BKN terdapat lebih kurang 1.300 orang yang terdata.
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, meminta BKPSD untuk melengkapi daftar nama honorer yang dapat dijadikan PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu, yang nantinya untuk menyurati Kemanpanrb dan Presiden RI.
“Pada intinya kita minta seluruh tenaga honorer yang terdata di database BKN baik itu tahap pertama, dan database BKN sekarang termasuk juga yang tidak masuk database yang tahap dua. Setelah ini kawan-kawan akan langsung ke Menpan. Kita juga usulkan melalui Gubernur Kepri insyaallah komitmen membantu ini,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Tanjungpinang mengatakan, ratusan honorer yang tidak lolos tahap I masih berkerja hingga saat ini. Selain itu, kontrakan kerja juga telah diperpanjang sambil menunggu penetapan NIPPPK paruh waktu dan penuh waktu.
“Karena Semuanya itu akan dapat NIPPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Tapi, kita masih menunggu juknis,” ungkapnya.
Fattah menyebutkan bahwa penetapan jumlah kuota tersebut merupakan kondisi dan kemampuan Pemko Tanjungpinang yang memang terbatas.(San)
