GOTVNEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah nyata untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo di hadapan sekitar 200.000 pekerja dari berbagai sektor pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Hadiah untuk kaum buruh hari ini adalah komitmen kami membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan seluruh pimpinan serikat pekerja,” tegas Prabowo.
Dewan ini akan memiliki peran strategis dalam mengkaji regulasi yang dianggap merugikan pekerja dan memberikan rekomendasi langsung kepada presiden. Di sisi lain, Satgas PHK akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi perusahaan guna memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.
“Satgas PHK akan kami bentuk untuk memastikan tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja yang semena-mena,” janjinya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan target penyelesaian dalam tiga bulan ke depan. Langkah lain yang juga ditekankan adalah revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta penguatan perlindungan khusus bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan.
Menanggapi aspirasi buruh yang menyerukan pemberantasan korupsi, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset.
“Saya mendukung penuh! Tidak boleh ada pencuri uang rakyat yang bisa menikmati hasil korupsinya,” serunya, yang disambut tepuk tangan riuh dari para peserta aksi.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang sulit disita melalui mekanisme hukum konvensional.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyambut baik langkah-langkah tersebut.
“Kami apresiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan, tapi akan terus mendorong realisasi konkret di lapangan,” ujarnya.
May Day 2025 menjadi momen penting dalam sejarah hubungan antara pemerintah dan buruh. Tuntutan yang disuarakan pekerja kini direspons dengan pembentukan struktur kelembagaan baru yang dirancang untuk melindungi hak buruh secara berkelanjutan. (Alt)
