GOTVNEWS, Bintan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, merupakan langkah strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program ini menjadi bentuk keberpihakan negara dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh asupan gizi yang memadai.
Konsep MBG sejalan dengan kebijakan penyediaan makanan bergizi di beberapa negara seperti Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Salah satu bentuk kolaborasi yang berkembang adalah kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan dapur MBG sebagai referensi kebijakan pangan nasional mereka.
Salah satu pakar kebijakan publik yang juga salah seorang dosen Sosiologi Hukum dan Pengantar Ilmu Politik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, menyoroti tentang pelaksanaan MBG yang masih memerlukan penyempurnaan.
Terutama dari segi edukasi dan perencanaan teknis. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program masih tergolong baru, sehingga pemahaman masyarakat terkait struktur, mekanisme kerja, dan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya merata.
“Edukasi publik diperlukan untuk membangun kepercayaan serta memastikan masyarakat memahami alur pelaksanaan program “, jelasnya.
Peran Pemerintah Daerah (Pemda) perlu diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pemda memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi wilayah, termasuk tantangan geografis, distribusi, dan karakteristik sosial ekonomi. Keterlibatan Pemda penting dalam pengawasan mulai dari proses pengemasan, distribusi, hingga peningkatan kapasitas dapur”, tambahnya.
Beberapa kasus menunjukkan adanya penurunan kualitas makanan, akibat penyimpanan yang terlalu lama atau proses memasak yang kurang tepat.
” Selain Pemda masyarakat juga dapat dilibatkan dalam tahap produksi dan distribusi, untuk meningkatkan rasa memiliki serta transparansi pelaksanaan “, jelasnya lagi.
Sertifikasi Kelayakan Higienis, Legal, dan Standar (KHLS) serta sertifikasi halal, juga perlu dipermudah dan didukung pembiayaannya, mengingat banyak dapur skala daerah yang menghadapi kendala biaya dalam proses sertifikasi.
” Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045 “, tutupnya.(Mhd)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
