GOTVNEWS, Karimun – Bupati Karimun Iskandarsyah mengambil langkah tegas dan strategis untuk menyelamatkan BPR Tuah Karimun, yang sempat di ambang krisis akibat tekanan serius pada kinerja keuangan.
Kondisi sekarat BPR Tuah Karimun dipicu oleh tidak terpenuhinya modal inti serta melonjaknya Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet dua indikator utama yang menjadi tolok ukur kesehatan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu faktor dominan melonjaknya NPL adalah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama lima bulan pada 2024, yang berdampak langsung pada menurunnya kemampuan bayar debitur, khususnya nasabah aparatur.
Akibat tekanan tersebut, Peringkat Komposit (PK) BPR Tuah Karimun mengalami penurunan. Jika pada 2024 masih berada di PK 3 (cukup sehat), pada Januari 2025 peringkatnya turun ke PK 4 (kurang sehat sinyal peringatan dini menuju pengawasan ketat regulator.
Bupati Iskandarsyah menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia menegaskan, tanpa intervensi cepat dan terukur, BPR Tuah Karimun berpotensi masuk PK 5, level terendah yang menandakan kondisi bank sangat kritis dan berisiko masuk skema resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Jika tidak segera ditangani, BPR bisa masuk pengawasan OJK dan tingkat kepercayaannya jatuh ke level paling rendah. Sebagai Bupati sekaligus Kuasa Pemilik Modal, saya harus berani mengambil kebijakan untuk menyelamatkan BPR,” ujar Iskandarsyah.
Berdasarkan regulasi OJK periode 2024–2026, ambang batas aman NPL ditetapkan maksimal 5 persen. Ketika rasio kredit macet melampaui batas tersebut, bank dinilai tidak sehat dan harus berada dalam pengawasan intensif.
Untuk menghindari skenario terburuk, Bupati Iskandarsyah menerapkan langkah penyelamatan komprehensif.
Di antaranya dengan penambahan modal yang saat ini telah mencapai lebih dari Rp6 miliar, evaluasi menyeluruh tata kelola manajemen, hingga kebijakan strategis pengalihan penggajian PPPK yang baru dilantik melalui BPR Tuah Karimun.
“Sebagai KPM, saya mengambil langkah evaluasi total. Salah satunya dengan mengalihkan penggajian PPPK ke BPR. Ini bagian dari ikhtiar menjaga ekosistem ekonomi BPR tetap sehat. Kami berterima kasih kepada PPPK yang ikut berkontribusi menyelamatkan BPR daerah,” ujarnya.
Pemkab Karimun juga mendorong BUMD menyimpan sebagian dananya di BPR, menyiapkan regulasi pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit, meningkatkan kualitas layanan transaksi dan administrasi keuangan, serta membuka peluang kemitraan strategis untuk memperkuat likuiditas bank.
“Ini semua bagian dari upaya memproteksi BPR agar kembali sehat. Ke depan, tambahan modal masih dibutuhkan karena permintaan kredit masyarakat juga terus meningkat,” ujarnya.
Sebagai salah satu BUMD perbankan tertua di Kepulauan Riau, BPR Tuah Karimun memegang peran penting dalam menopang ketahanan fiskal daerah dan akses permodalan masyarakat kecil.
“Kekuatan daerah sangat bergantung pada kemampuan fiskalnya. BPR hadir untuk membantu masyarakat lewat kredit, transaksi, dan perputaran ekonomi lokal. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita serius mengelolanya,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
