GOTVNEWS, KARIMUN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggenjot upaya perubahan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan perjuangan tersebut telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Bahkan, dalam waktu dekat, Pemprov Kepri akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasinya.
“Sudah lima tahun kami mengusulkan agar Karimun dan Pulau Bintan memiliki status kawasan bebas yang menyeluruh, sama seperti Batam. Kemarin saya membahas dengan Menteri dan Deputi Bappenas. Insya Allah ada komitmen untuk membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Ansar.
Saat ini, status FTZ di Karimun dan Bintan masih bersifat parsial atau hanya berlaku pada kawasan tertentu. Kondisi itu dinilai belum cukup kuat untuk menarik investasi dalam skala besar seperti yang terjadi di Batam.
“Kalau hanya melihat kehilangan pendapatan jangka pendek, kita tidak akan pernah maju. Yang harus dilihat adalah dampak gandanya. Batam menjadi contoh nyata bagaimana kawasan bebas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan sektor industri hingga memperkuat UMKM,” ujarnya, Jumat (29/5/2025).
Ansar menilai, Karimun dan Bintan memiliki potensi yang sama untuk berkembang apabila diberikan perlakuan kebijakan yang setara dengan Batam.
Bahkan, dalam waktu dekat berencana membawa Bupati Karimun bertemu langsung dengan Menteri Keuangan guna membahas berbagai aspek teknis dan kebijakan terkait perubahan status FTZ.
Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga akan membahas salah satu proyek strategis yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni pembangunan Bandara Karimun.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek tersebut mulai terlihat. Bahkan, pihak Bappenas telah memberikan perhatian khusus agar proyek bandara yang telah lama diwacanakan itu dapat segera terealisasi.
“Deputi Bappenas juga sangat konsen terhadap penyelesaian Bandara Karimun. Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan tahapan yang tersisa agar proyek ini bisa berjalan,” katanya.
Karimun memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila tiga faktor utama dapat berjalan beriringan, yakni FTZ menyeluruh, infrastruktur bandara, dan kemudahan layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik.
Kombinasi ketiga faktor tersebut akan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
“Kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang ada semakin mendukung percepatan pembangunan daerah. Karimun memiliki potensi besar dan harus diberi ruang yang lebih luas untuk berkembang. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
