GOTVNEWS, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kembali menyuarakan urgensi penerapan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) secara menyeluruh di wilayah Kepri.
Dimana saat ini, status FTZ masih bersifat parsial dan terbatas pada wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Ansar mengungkapkan bahwa usulan ini telah berkali-kali disampaikan ke pemerintah pusat dan kini tengah dalam pengkajian intensif bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Sudah berkali-kali kita usulkan dan saat ini masih dalam proses kajian, jika tuntas, kita akan punya gambaran yang lebih jelas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Menurut Ansar, sistem FTZ yang menyeluruh jauh lebih efektif dibanding sistem parsial. Pola saat ini dinilai menyulitkan dari sisi pengawasan karena adanya pemisahan antara kawasan pabean dan non-pabean yang berbelit secara administrasi.
“Kalau menyeluruh, administrasi jauh lebih mudah. Tidak seperti sekarang yang menyulitkan pengawasan akibat sekat pabean,” jelasnya.
Selain kemudahan birokrasi, Ansar menekankan bahwa kepastian hukum adalah magnet utama bagi investor. Dengan berkaca pada kesuksesan Batam, ia optimistis FTZ menyeluruh akan menciptakan iklim investasi yang jauh lebih kompetitif di seluruh pelosok Kepri.
“Persoalan utama investor itu kepastian hukum. Jika FTZ diterapkan menyeluruh, kepastian hukum akan lebih baik dan investasi pasti meningkat,” pungkasnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
