Oleh : Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K.
Kemudahan akses layanan finansial berbasis teknologi membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia meningkatkan inklusi keuangan, namun di sisi lain, melahirkan kejahatan kerah putih dimensi baru berupa pinjaman online (pinjol) ilegal.
Di tingkat daerah, masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengalami kesulitan likuiditas ekonomi sering kali terjebak dalam ekosistem pinjol ilegal yang menerapkan bunga eksploitatif dan praktik penagihan intimidatif.
Dampak sosial dari kejahatan ini sangat destruktif; tidak jarang korban di berbagai wilayah mengalami depresi klinis, kehilangan pekerjaan akibat teror data pribadi, hingga mengambil tindakan ekstrem seperti bunuh diri.
Dari kacamata sosiologi hukum, keberadaan pinjol ilegal merupakan bentuk kapitalisme predatoris yang memanfaatkan celah ketiadaan regulasi yang tegas dan lambatnya respons institusi pengawas di masa awal perkembangannya. Ketika kasuskasus ini dilaporkan ke Polres jajaran, penyidik berhadapan dengan konstruksi hukum yang kompleks.
Praktik pinjol ilegal sering kali melibatkan perpaduan pelanggaran hukum perdata (perjanjian yang cacat hukum) dan tindak pidana, seperti pelanggaran UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pengancaman, penyebaran data pribadi, serta pemerasan. Langkah penanganan oleh Polri di tingkat kewilayahan memerlukan pendekatan kelembagaan yang komprehensif.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) harus menindak secara berjenjang: mulai dari menangkap agen penagih (debt collector) yang melakukan pengancaman, hingga menelusuri aliran dana (follow the money) untuk menjerat pemodal dan pengembang aplikasi di balik layar.
Mengingat server dan kantor pinjol ilegal kerap berada di luar yurisdiksi Polres pelapor, koordinasi lintas satuan kerja dan Polda menjadi prasyarat mutlak. Lebih dari sekadar penegakan hukum, polisi kewilayahan juga dituntut secara sosiologis untuk memberikan pelindungan psikologis bagi korban serta menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah untuk mengedukasi warga agar terhindar dari jerat rentenir digital di masa depan.
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News













