Gubernur Ansar Dukung Pemekaran Natuna dan Anambas jadi Provinsi Baru

GOTVNEWS, Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung upaya pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru.

Menurut Gubernur Ansar dukungan ini didasarkan pada pertimbangan utama terkait kedaulatan dan pertahanan nasional.

“Ketika kita bicara mengenai pertahanan dan keamanan, maka pembentukan provinsi Natuna-Anambas menjadi sangat mendesak. Pada awalnya, pemekaran Kepri juga didasari oleh alasan yang serupa terkait rentang kendali dan kedaulatan wilayah,” kata Gubernur Ansar.

Selain itu, tim akademis UMRAH menemukan potensi besar dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat diperoleh jika provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas terbentuk.
Potensi ini terutama berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas alam yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas.

Gubernur Ansar menekankan bahwa yang paling penting dalam proses ini adalah aspirasi masyarakat setempat terkait pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Aspirasi ini perlu dikumpulkan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Dari segala pertimbangan yang ada, yang paling utama adalah aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi ini sampai ke pemerintah pusat dan menjadi perhatian serius bagi Natuna dan Anambas,” ungkap Gubernur Ansar.

Tim akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) saat ini sedang melakukan studi kajian untuk mewujudkan provinsi baru di utara Indonesia.

Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas dipertimbangkan dengan serius mengingat pentingnya aspek kepentingan strategis nasional yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Indonesia.

Hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim akademis UMRAH menemukan bahwa dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan menegaskan perlunya pemerintahan setingkat provinsi yang dapat berfungsi langsung di Natuna.(*/Brm)