GOTVNEWS, KARIMUN – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja guna melihat langsung kondisi pendidikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (23/4/2026).
Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, mengatakan hasil peninjauan di beberapa sekolah masih ditemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari keterbatasan ruang kelas hingga status tenaga pengajar.
Adapun sekolah yang mereka kunjungi SD Negeri 004 Tebing, SD Negeri 007 Tebing, TK Pembina Pasir Panjang, SMP Negeri 2 Karimun, SMK Negeri 1 Karimun, hingga sekolah di Pulau Parit Kecamatan Selat Gelam.
“Kami melihat langsung ada sekolah yang harus menjalankan tiga shift karena keterbatasan ruang kelas. Ini tentu menjadi perhatian serius, karena berdampak pada efektivitas belajar mengajar dan juga beban kerja guru,” ujar Esti.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pembangunan sekolah baru, khususnya jenjang SD dan SMP.
Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta.
“Kalau memungkinkan, pembangunan sekolah baru bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan rombongan belajar. Tapi harus diperhatikan juga agar tidak mematikan sekolah swasta yang sudah ada,” jelasnya.
Esti menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta, termasuk memastikan kualitas pendidikan di keduanya tetap terjaga.
“Sekolah swasta juga harus bisa bertahan dengan kualitas yang memadai. Ini penting agar ekosistem pendidikan tetap sehat,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Komisi X juga menyoroti persoalan tenaga pendidik, khususnya di wilayah Pasir Panjang. Terdapat guru yang telah mengabdi puluhan tahun, namun belum mendapatkan pengakuan masa kerja secara layak.
“Ada guru yang sudah puluhan tahun mengajar, tetapi dianggap nol tahun. Ini akan kami pertegas kembali, dan jika memungkinkan akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB agar mendapat pengakuan yang layak,” tegas Esti.
Sementara, terkait persoalan infrastruktur pendidikan, pihak pemerintah daerah disebut telah memiliki langkah strategis untuk mengatasinya.
Komisi X menilai, yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat Karimun mendapatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Kami melihat komitmen pemerintah daerah sudah ada. Tinggal bagaimana memastikan semua anak di Karimun mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
