GOTVNEWS, Tanjungpinang – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungpinang menyatakan sikap penolakan atas rencana kenaikan pas masuk pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang.
“Sikap PKS jelas menolak, alasannya kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Tanjungpinang yang baru mau bangkit pasca pandemi, ini jelas memberatkan masyarakat,” tegas Ketua DPD PKS Tanjungpinang, Ismiyati, Rabu (19/7/2023).
Ismiyati melanjutkan, rencana kenaikan pas masuk pelabuhan tersebut tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan serta fasilitas yang ada di pelabuhan SBP Tanjungpinang, yang saat ini dinilai masih perlu dibenahi.
“Jika kita bandingkan dengan pelabuhan domestik di Punggur, Batam yang masih Rp.10.000, pelayanan dan fasilitasnya ada elevator dan tidak terlalu jauh untuk calon penumpang, seharusnya ini bisa dilihat sebagai pembanding untuk SBP yang masih kurang dari segi fasilitas,” ungkap Ismiyati.
Saat disinggung terkait salah anggota DPRD Tanjungpinang, Nasrul dari fraksi PKS yang ikut menandatangani MoU dengan Pelindo di Makasar beberapa waktu lalu, Ismiyati menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mewakili sikap PKS.
“Yang dilakukan yang bersangkutan adalah sebagai anggota komisi III, hal tersebut tidak mewakili sikap PKS,” jelasnya.
