GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bakal menggunakan bantuan biaya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembangunan strategis daerah. Langkah ini diambil sebagai respons atas menyempitnya celah fiskal yang kini dihadapi Pemprov Kepri.
Pembahasan terkait skema pembiayaan alternatif tersebut dilakukan dalam rapat bersama PT SMI yang digelar pada Senin (7/7/2025) di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 4 Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam pertemuan ini menyoroti opsi pendanaan proyek-proyek strategis melalui PT SMI demi mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi keterbatasan fiskal daerah saat ini.
“Kalau kita tidak ada pembangunan sama sekali, dipikirnya pemerintah provinsi hanya punya uang untuk bayar gaji. Oleh sebab itu, kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri turut mempresentasikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diajukan untuk dibiayai melalui PT SMI. Beberapa proyek strategis yang diusulkan meliputi yakni koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2.
Kemudian, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sebagai venue Porwil 2027, penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah, renovasi dan penataan masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik.
Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Penyengat, revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya serta pembangunan monumen bahasa sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu.
Seluruh proyek tersebut telah dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, yakni sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda Adi Prihantara mengingatkan bahwa setiap usulan proyek harus berdasarkan asas manfaat dan keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari proyek-proyek yang dibiayai.
“Kalau sifatnya hanya memperindah, nanti kita akan dibully dari mana-mana. Kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegas Adi.
Dalam aspek tata kelola, ia juga memastikan bahwa seluruh rencana pembiayaan akan selaras dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang sedang difinalisasi. Seluruh gagasan akan dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) dari OPD terkait.
“Ini soal tanggung jawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.
Pemprov Kepri pun optimistis bahwa dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, proyek-proyek tersebut akan menjadi pengungkit pertumbuhan yang merata dan selaras dengan visi Gubernur Kepri: Maju, Makmur, dan Merata.
Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan Publik I PT SMI, Erdian Dharmaputra menjelaskan mekanisme teknis pembiayaan dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Proses pengajuan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025, agar pelaksanaan fisik proyek dapat dimulai paling lambat pada triwulan pertama tahun 2026. (Alt)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
