GOTVNEWS, Karimun – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Karimun, Jumat (27/3/2026) sore. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, massa menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Aksi diawali dengan titik kumpul di Lapangan Imperium Poros, sebelum massa melakukan long march menuju pusat pemerintahan.
Sepanjang perjalanan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan Evaluasi Kebijakan Kabupaten Karimun sebagai simbol keresahan terhadap tata kelola daerah.
Koordinator aksi, Raja, menegaskan demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan setelah upaya audiensi sebelumnya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.
“Kami sudah menempuh jalur formal, namun tidak direspons. Aksi ini menjadi langkah untuk menegaskan tuntutan kami secara terbuka,” ujar Raja.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak reformasi beasiswa melalui pembentukan Peraturan Daerah guna menjamin transparansi dan standarisasi.
Kedua, meminta audit lingkungan terkait aktivitas tambang pasir di Pulau Kundur, termasuk kejelasan rencana pascatambang.
Ketiga, mereka menyoroti pelayanan kesehatan, dengan mendesak perbaikan di RSUD Kundur, penetapan kepala puskesmas definitif di Durai, serta penambahan tenaga medis.
Keempat, massa menuntut prioritas tenaga kerja lokal dengan kuota minimal 70 persen serta sistem rekrutmen satu pintu yang transparan.
Kelima, terkait infrastruktur, mereka meminta audit proyek jalan pesisir di Kundur, penanganan krisis air bersih dan listrik desa, serta keterbukaan progres proyek strategis yang mangkrak guna mencegah pemborosan anggaran.
“Seluruh tuntutan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masa depan Karimun,” tambahnya.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, mengapresiasi penyampaian aspirasi dari kalangan pemuda, sembari menekankan pentingnya kritik yang berbasis data.
“Silakan kritik pemerintah, tetapi harus berbasis data yang akurat. Kami berharap kehadiran adik-adik dapat membuka ruang dialog intelektual agar kebijakan yang ada bisa kita evaluasi bersama,” ujar Rocky Marciano.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Rocky menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya telah mulai menjalankan sejumlah poin tersebut, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Sebagian besar poin itu sudah berjalan, meskipun kami baru menjabat sekitar satu tahun tiga bulan dan memulai dengan kondisi anggaran yang cukup terbatas,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
