GOTVNEWS, Tanjungpinang – Beragam peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Berikut GOTVNEWS merangkum berita-berita yang terjadi dalam minggu ini.
Polisi Periksa Diduga Pemodal Tambang Pasir Ilegal di Bintan
Polres Bintan memeriksa pria berinisial N yang diduga terlibat sebagai pemodal tambang pasir ilegal di Kampung Bugis, Toapaya.
Pemeriksaan dilakukan setelah tersangka O, yang sudah ditahan, mengaku meminjam Rp15 juta dari N dengan jaminan motor untuk membeli mesin sedot pasir. N juga disebut mendapat keuntungan Rp100 ribu per lori dari hasil tambang, namun berdalih uang itu untuk membayar utang.
Kanit Tipiter Polres Bintan, Iptu Adi Satrio, menyatakan N mengaku hanya memberi pinjaman, bukan sebagai pemilik tambang. Meski begitu, polisi masih menyelidiki peran N, mewajibkannya lapor rutin, serta memeriksa saksi dan bukti lain.
Pemprov Kepri Anggarkan Rp9 Miliar untuk Seragam Gratis
Dinas Pendidikan Kepri menyiapkan anggaran Rp9 miliar dari APBD untuk pengadaan 39 ribu stel seragam gratis bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB sederajat tahun ajaran 2025.
Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, menjelaskan efisiensi anggaran menyebabkan hanya satu stel seragam, yaitu putih abu-abu atau seragam OSIS, yang akan diberikan kepada setiap siswa. Penyaluran seragam ditargetkan selesai paling lambat September.
BPOM Temukan Suplemen Blackmores Berbahaya Beredar Ilegal
BPOM RI menemukan produk Blackmores Super Magnesium+ asal Australia beredar tanpa izin di sejumlah marketplace Indonesia. Produk ini tak terdaftar dan hanya legal dipasarkan di Australia.
BPOM bekerja sama dengan PT Kalbe Blackmores Nutrition serta pihak Kominfo dan e-commerce untuk menarik dan memblokir peredarannya.
Kasus ini mencuat setelah media Australia melaporkan beberapa konsumen mengalami gangguan saraf karena kelebihan vitamin B6 setelah mengonsumsi produk tersebut.
BPOM mengingatkan pelaku penjualan suplemen ilegal dapat terancam pidana 12 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar.
Mahasiswa UMRAH Tuntut Transparansi Anggaran KKN
Puluhan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menggelar aksi di depan kampus mereka di Tanjungpinang, Jumat (25/7), menuntut transparansi pengelolaan anggaran KKN oleh LPPM.
Mereka juga meminta perbaikan mekanisme pelaksanaan KKN yang dinilai mendadak, serta mengembalikan peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sesuai fungsinya.
Wakil Presiden Mahasiswa UMRAH, Ide Jaya Waruwu, menyatakan pihak rektorat sudah membuka ruang dialog. Mahasiswa juga mendesak agar LPPM bersikap profesional dan ramah dalam pelayanan administrasi.
DP3KB Bintan Catat 45 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Bintan mencatat 45 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga Juli 2025. Kasus didominasi oleh tindakan asusila, di mana anak-anak selalu menjadi korban.
Kepala DP3KB, Aryati, menyebut angka tersebut mencerminkan fenomena gunung es, karena semakin banyak warga yang berani melapor. DP3KB terus mengedukasi masyarakat lewat sosialisasi kepada anak-anak dan orangtua sebagai upaya pencegahan.(tim)
