GOTVNEWS, Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole memantapkan arah pembangunan dengan menempatkan pelayanan dasar masyarakat, percepatan infrastruktur, dan penguatan ketahanan fiskal sebagai fokus utama di tahun 2026.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi daerah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang masih membayangi.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan, seluruh strategi pembangunan tahun 2026 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam enam program prioritas unggulan.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Karimun melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penataan kepala sekolah hingga penguatan sistem data pendidikan.
Pemerintah menilai akurasi data menjadi pondasi utama agar penyaluran bantuan dan fasilitas pendidikan tepat sasaran, melengkapi program beasiswa yang telah berjalan sejak 2025.
Sementara di sektor kesehatan, komitmen pemerintah diwujudkan melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP, sesuai ketentuan yang berlaku.
“UHC memungkinkan masyarakat berobat gratis cukup dengan KTP, tentu dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Iskandarsyah.
Kemudian, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pemberian insentif bagi pelayanan keagamaan terus dilanjutkan melalui sinergi dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Bupati, Iskandarsyah tidak menutup mata terhadap tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta beban utang tunda bayar warisan tahun sebelumnya yang mencapai Rp120–130 miliar menjadi pekerjaan rumah serius di awal masa anggaran 2026.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Karimun mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp135 miliar. Dana tersebut ditegaskan bersifat produktif dan akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan.
“Uang yang kita pinjam digunakan untuk hal-hal produktif. Kami optimistis langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Dengan proyeksi belanja daerah di kisaran Rp 1,25 hingga Rp 1,3 triliun, sektor pertambangan khususnya batu granit dan pasir laut diproyeksikan menjadi penopang utama dengan target kontribusi sekitar Rp 65 miliar.
Sektor pariwisata pun turut dipacu untuk meningkatkan okupansi hotel, menggerakkan UMKM, serta menghidupkan sektor restoran dan jasa pendukung lainnya.
“Jika seluruh sektor ini berjalan optimal, akan ada tambahan PAD yang signifikan. Ini penting untuk menyeimbangkan antara kewajiban utang dan kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
