GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat komitmen dalam mendorong UMKM lokal agar lebih berdaya saing melalui program prioritas subsidi margin bunga nol persen, para pelaku usaha kini dapat mengakses tambahan modal tanpa terbebani bunga pinjaman yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kepri.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riki Rionaldi, mengungkapkan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan skala aset serta omzet para pelaku usaha.
Target utamanya adalah menciptakan ekosistem di mana status ekonomi masyarakat tumbuh dan UMKM di Kepri bisa benar-benar “naik kelas”.
“Program prioritas ini fokus meningkatkan skala usaha, aset, dan omzet, sehingga ekonomi tumbuh serta status UMKM Kepri naik kelas,” Ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).
Berdasarkan data rekapitulasi lima tahun terakhir, tren penyerapan modal ini mengalami fluktuasi yang dinamis, dengan pada awal peluncurannya di tahun 2021, program ini menyerap 142 UMKM dengan total penyaluran Rp2,6 miliar.
Angka ini melonjak tajam pada tahun 2022 yang menjadi masa penyaluran terbanyak dengan keterlibatan 613 UMKM dan penyaluran mencapai Rp11,5 miliar.
“Namun terpantau pada tahun 2023 penyerapan ke UMKM turun dari tahun sebelumnya sebanyak 353, dengan penyaluran total sebanyak Rp6.6 miliar rupiah,” Jelasnya.
Memasuki tahun 2024 program tersebut kembali serap oleh sebanyak 301 UMKM lokal dengan subsidi sebesar Rp950 juta dari penyaluran total sebesar Rp 9.8 Miliar rupiah.
Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025 yang mencatatkan jumlah penyaluran tertinggi secara nilai, yakni sebesar Rp16,1 miliar untuk 463 UMKM.
Memasuki tahun 2026, program ini dipastikan tetap berjalan, meski terdapat potensi perubahan angka pelayanan di tingkat provinsi karena sinergi yang mulai merata di berbagai daerah.
“untuk tahun 2026 program ini masih berlanjut namun memang masih belum terekaptulasi,” tambahnya.
Menariknya, penurunan angka pelayanan di tingkat provinsi dari beberapa tahun belakangan bukan disebabkan oleh pemangkasan anggaran, melainkan karena mulai mandirinya pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program serupa.
Saat ini, banyak wilayah di Kepri yang telah menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dan memanfaatkan dana CSR untuk subsidi bunga di wilayah masing-masing.
“Kemungkinan angka pelayanan berkurang bukan perihal anggaran, tetapi adanya kebersamaan kabupaten/kota turut melakukan program subsidi margin di wilayah masing-masing,” pungkasnya.
Program kolaboratif antara APBD Provinsi, dukungan kabupaten/kota, serta sektor swasta ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi kendala permodalan yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kepulauan Riau. (ADV/Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
