Program Pinjaman Modal Tanpa Bunga, Strategi Kepri Dorong UMKM Naik Kelas

Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BRK Syariah di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Riau. Foto: Kominfo Kepri

GOTVNEWS, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan komitmen serius dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu terobosan strategis yang mendapat perhatian luas adalah program subsidi margin atau bunga 0 persen yang ditujukan bagi pelaku UMKM di daerah tersebut.

Program ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2021 oleh Gubernur Ansar Ahmad, menjadi landasan penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan geografis.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menjelaskan bahwa program subsidi margin 0 persen memberikan akses pembiayaan tanpa bunga melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).

โ€œMasyarakat yang membutuhkan modal cukup datang ke BRKS, bank milik daerah sendiri, yang kantornya tersebar hingga ke pulau-pulau. Mereka bisa memilih menu pembiayaan mulai dari Rp20 juta, dan plafon bisa meningkat secara berjenjang setelah pelunasan,โ€ jelasnya.

Hingga kini, lebih dari 1.398 pelaku UMKM di Kepri telah memanfaatkan program ini. Selain akses pembiayaan, mereka juga menerima pendampingan, pelatihan, dan capacity building yang bertujuan meningkatkan keterampilan serta daya saing mereka di pasar.

โ€œMelalui berbagai upaya ini, kami berharap UMKM di Kepri tidak hanya naik kelas, tetapi juga memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,โ€ tambahnya.

Meningkatkan Daya Saing Global

Di luar program subsidi margin 0 persen, Pemprov Kepri juga mendukung UMKM dengan penyediaan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar. Teknologi ini memungkinkan produk UMKM, seperti makanan kaleng dari Batam, memiliki daya tahan hingga lebih dari satu tahun, sehingga dapat menembus pasar internasional.

Produk-produk UMKM dari Kepri kini telah dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Singapura, Johor, Turki, dan beberapa negara lainnya. 

โ€œKami ingin memastikan produk UMKM Kepri mampu bersaing di pasar global,โ€ ungkap Riki.

Sinergi Antardaerah dan Dukungan Finansial

Dukungan terhadap UMKM tidak hanya datang dari tingkat provinsi. Sinergi antara pemerintah daerah, seperti Pemko Batam dan Pemkab Natuna, juga memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM. Program subsidi margin 0 persen kini diadopsi oleh kedua daerah tersebut.

Direktur Dana dan Jasa BRKS, MA Suharto, menambahkan bahwa sejak 2021, BRKS telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar kepada pelaku UMKM di Kepri. Dengan tambahan subsidi Rp400 juta yang baru saja disepakati, estimasi pembiayaan hingga Desember 2024 diproyeksikan mencapai Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru.

โ€œPenambahan subsidi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap, melalui kolaborasi ini, UMKM di Kepri semakin maju dan berdaya saing,โ€ ujarnya.

Amanah DAK untuk Penguatan UMKM

Kepri juga menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari APBN tahun 2025 sebesar Rp13,3 miliar. Dana ini dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pelatihan, inkubasi bisnis, pendataan, serta penguatan rantai pasok industri.

โ€œDKUKM berkomitmen untuk memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin. Tema pengembangan UMKM tahun ini adalah penguatan rantai pasok industri, khususnya di kawasan industri di Pulau Bintan, Tanjungpinang, Karimun, dan Batam,โ€ jelas Riki.

Saat ini, berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal Nasional, terdapat 92.600 UMKM di Kepri, dengan kategori mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah menargetkan lebih banyak UMKM terintegrasi ke dalam ekosistem industri nasional maupun global.

Keberlanjutan dan Pemerataan

Sebagai provinsi yang terdiri dari lebih dari 2.400 pulau, Kepri memiliki tantangan unik dalam menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil. Namun, jaringan luas BRKS memastikan program subsidi margin 0 persen tetap dapat diakses hingga ke pelosok.

โ€œKami ingin memastikan tidak ada pelaku UMKM yang tertinggal, baik di pusat kota maupun di pulau-pulau kecil. Inilah wujud keadilan ekonomi yang ingin kami capai,โ€ kata Riki.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Kepri optimis bahwa UMKM akan menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah yang tangguh dan kompetitif di pasar internasional.

โ€œKami optimis, UMKM Kepri dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,โ€ tutupnya. (Adv/Albet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *