GOTVNEWS, Tanjungpinang – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah serius memetakan tantangan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebagai wilayah yang diproyeksikan menjadi pusat agro-maritim, keterbatasan lahan daratan menjadi batu sandungan utama dalam memenuhi spesifikasi bangunan yang telah ditetapkan secara nasional.
Meskipun secara jumlah KDKMP di Kepri mencapai 407 unit yang relatif lebih sedikit dibanding wilayah lain di Sumatera, tantangan geografis yang dihadapi jauh lebih ekstrem.
Kepala DKUKM Kepri, Riki Rionaldi, mengungkapkan bahwa karakteristik Kepri yang didominasi 88,1 persen lautan membuat ketersediaan lahan darat yang strategis menjadi sangat langka.
“Di Anambas contohnya, bahkan untuk membangun gedung pemerintah saja sangat sulit karena keterbatasan lahan darat,” Ucapnya, Rabu (22/4/2026).
Persoalan muncul karena pembangunan gedung KDKMP melalui dana Agrinas (TNI) mensyaratkan spesifikasi ukuran dan lokasi yang seragam di seluruh Indonesia.
Aturan baku tersebut dinilai sulit diterapkan di wilayah kepulauan yang memiliki daratan sangat minim, padahal jika urusan lahan rampung, proses konstruksi hanya membutuhkan waktu singkat.
“Harus strategis dan luasnya sudah ditentukan seragam, kendala ini menjadi dinamika tersendiri di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kepri telah bergerak cepat dengan melaporkan kendala geografis ini ke tingkat pusat.
Pada momen kunjungan Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, ke Kabupaten Lingga awal April lalu, pihak DKUKM memaparkan langsung kondisi lapangan agar ada kebijakan khusus atau fleksibilitas aturan bagi daerah kepulauan.
“Kami sudah paparkan kondisi ekstrem geografis Kepri agar dibawa ke level lebih tinggi untuk mencari solusi percepatan pembangunan,” tambahnya.
Di sisi lain, komitmen Pemprov Kepri dalam mendukung program ini tidak main-main, dengan anggaran sebesar Rp2,250 miliar telah dialokasikan sebagai stimulus awal.
Dana tersebut digunakan untuk fasilitasi akta notaris gratis bagi koperasi, sertifikasi calon manajer (CEO) koperasi, hingga pemberian insentif bagi koperasi unggulan.
“Tersedia insentif Rp200 juta bagi lima koperasi desa pertama yang paling unggul dan potensial sebagai motivasi,” ungkapnya.
Langkah percepatan ini menjadi krusial mengingat Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, telah mencanangkan Kepri sebagai lokomotif pengembangan Koperasi Merah Putih berbasis agri maritim di Indonesia, dan saat ini sebanyak 53 KDKMP telah resmi beroperasi di 7 kabupaten/kota se-Kepri. (ADV *Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
