GOTVNEWS, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) sepakat mengakselerasi penuntasan isu blank spot di wilayah perbatasan terutama di Kepri dalam audiensi kesepakatan di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Langkah strategis tersebut ditempuh dengan mengkombinasikan teknologi satelit dan alokasi frekuensi 700MHz guna menghadirkan konektivitas digital yang merata di enam Lokasi Prioritas Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto, mengatakan sebagai tahap awal, lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) akan melibatkan operator Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).
”Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” ucapnya.
Guna menembus tantangan geografis Kepri yang 98 persen berupa lautan, percepatan tersebut turut melibatkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta penerapan teknologi Direct-to-Device (D2D) berbasis satelit.
”pemerintah akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan Kepri merdeka sinyal secara utuh,” jelasnya.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan penanganan infrastruktur digital tersebut menargetkan pembenahan total terhadap 207 titik masalah sinyal di Kepri, yang terdiri dari 30 titik blank spot total dan 177 titik sinyal lemah (poor coverage).
Minimnya akses internet di beberapa kawasan selama ini begitu menghambat pelayanan publik, program Sekolah Rakyat, hingga pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri bersama Kementrian KomDigi berkomitmen ingin memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat dan ekonomi 78.000 nelayan yang tinggal di kawasan pesisir tidak lagi terhambat oleh jarak.
”Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” tutupnya. (Ald)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
