GOTVNEWS, Tanjungpinang – Hingga awal April 2025, rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 98,19 persen. Ini berarti hanya sekitar 1,81 persen rumah tangga di wilayah ini yang belum teraliri listrik.
Selama masa kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, rasio elektrifikasi meningkat sebesar 4,47 persen, dari 93,72 persen pada tahun 2020 menjadi 98,19 persen saat ini. Peningkatan ini terlihat dari angka tahunan: 93,72 persen pada 2020, 94,50 persen pada 2021, 96,32 persen pada 2022, dan 97,99 persen pada 2023.
Saat ini, 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik PLN, sementara 31 pulau lainnya mendapatkan listrik melalui bantuan pemerintah (non-PLN). Melalui Program Kepri Terang, jumlah pulau berpenghuni yang belum memiliki akses listrik berkurang signifikan, dari 118 pulau pada 2020 menjadi hanya 38 pulau pada tahun 2025.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang (Kabupaten Lingga) yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” ujar Ansar, pada Rabu (16/4/2025), saat menjelaskan kondisi kelistrikan di wilayah tersebut.
Sistem isolated PLN, yang sebelumnya hanya beroperasi 7 jam dan tidak terhubung dengan jaringan utama, kini tidak lagi ada di Kepri. Saat ini, terdapat 110 sistem isolated PLN, dengan 41 sistem beroperasi 24 jam dan 69 sistem lainnya beroperasi 14 jam.
“Saat ini tinggal 3 ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah itu jauh menurun dibanding tahun 2020 yang berjumlah 11 ibu kota kecamatan,” tambahnya.
Dalam empat tahun terakhir, Program Kepri Terang (2021-2024) telah membangun genset atau solar home system (SHS) di 21 pulau, serta jaringan listrik di 59 desa/pulau. Sebanyak 12.764 rumah tangga mendapatkan bantuan pasang baru listrik (BPBL) melalui APBD, APBN, CSR, maupun SHS.
Pada 2021, sebanyak 4.524 rumah tangga mendapatkan bantuan listrik baru, disusul 1.739 rumah tangga pada 2022, 2.895 rumah tangga pada 2023, dan 3.606 rumah tangga pada 2024.
“Pembangunan sarana tenaga listrik di pulau berpenghuni (berjumlah 38 pulau) menjadi prioritas,” tegas Ansar.
Selain itu, peningkatan jam nyala pada 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam juga menjadi fokus utama, terutama untuk tiga ibu kota kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam.
“Utamanya adalah di tiga ibu kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam,” tutup Ansar dengan optimisme, bahwa pemerataan listrik di Kepri akan terwujud selama masa kepemimpinannya. (Alt)
