GOTVNEWS, Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menghadapi tantangan fiskal serius setelah adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 185 miliar, Jumat (14/11/2025).
Kondisi ini membuat struktur keuangan daerah semakin ketat dan memaksa pemerintah daerah mencari strategi baru untuk menjaga stabilitas pembangunan serta pelayanan publik.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan penurunan alokasi TKD tahun 2026 menjadi pukulan telak bagi stabilitas keuangan daerah.
“Dari tahun 2024 tersisa hutang Rp 172 miliar dan berhasil ditekan menjadi Rp 120 miliar, kemudian dengan kondisi TKD yang dikurang Rp 185 miliar tentu ini akan terasa berat. Makanya kami harus berpikir untuk mendorong PAD,” ujar Iskandarsyah.
Iskandarsyah menduga besarnya pemotongan ini dipicu oleh tingginya beban fiskal APBD 2024 yang mencapai Rp 1,6 triliun.
Sementara alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karimun menjadi yang paling terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Kita terendah DAU-nya, padahal jumlah penduduknya adalah yang terbesar kedua setelah Batam. Makanya kami berupa untuk bisa meningkatkan lagi,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan memprioritaskan anggaran.
Pembangunan fisik yang tidak mendesak terpaksa dikurangi, kecuali untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
“Artinya infrastruktur yang kita jalankan saat ini berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. seperti Bandara RHA, jembatan Pulau Asam dan Desa Tebias,” ujarnya.
Meskipun menghadapi kesulitan fiskal, Bupati Iskandarsyah menegaskan optimisme dan komitmen bersama DPRD untuk menyelesaikan masalah ini.
“Yang pasti pelayanan dasar tetap berjalan dengan baik. Insha Allah kami bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan ini. Semoga awal Januari nanti pasti sudah kelihatan dampak kebijakan yang kita lakukan mengatasi masalah ini,” tutupnya. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News
